Lenin, Padamu Cinta dan Benciku

KEMANUSIAAN, kemanusiaan, dan kemanusiaan adalah pengandaian paling dasar dalam pemikiran Marxisme yang pada awal abad ke-20 berkembang menjadi gerakan komunisme internasional melalui tangan Lenin dan Tortsky. Kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, kerajaan kebebasan Engelsian, penghapusan penghisapan manusia atas manusia lainnya, dan egaliterianisme merupakan tujuan puncak kontemplasi dan abstraksi Karl Marx.

Tetapi barangkali Marx sendiri tak pernah menyangka kalau buah pikirnya justru menciptakan sistem politik yang paling otoriter sepanjang sejarah umat manusia: Uni Soviet. Bukan emansipasi proletariat, bukan pembebasan manusia, yang terjadi malah pembelengguan kebebasan bertindak, berpendapat, dan berpikir. Sejak Revolusi Oktober (1917) hingga jatuhnya Khmer Merah (!979) lebih dari seratus juta nyawa manusia dikorbankan atas nama komunisme atau sosialisme. Di masa kepemimpinan Lenin saja sekitar 20 juta nyawa manusia melayang sia-sia.

Setahun paska Revolusi Oktober, 1918, Lenin membubarkan Konstituante hasil pemilihan umum Rusia sebelumnya. Selanjutnya ia juga melarang eksisnya partai komunis lain di Rusia seperti Mansheviki dan Partai Sosial Revolusioner, menyangkal kebebasan pers, melarang pembentukan fraksi di internal partai komunis Bolshevian, melarang diskusi bebas di dalam partai, membubarkan dewan-dewan buruh independen, penindasan terhadap agama-agama, pengawasan masyarakat oleh polisi rahasia, serta mendirikan berbagai kemp konsentrasi a la Gulag.

Pertanyaan besarnya, sebagaimana menjadi tesis sentral dalam buku ini yang sekaligus dijadikan tajuk bab penutupnya yakni “Mengapa hal itu bisa terjadi?” Apakah semata-mata hanya karena faktor psikologi pribadi pemimpinnya—misalnya demoralitas Stalin—atau sejak awal telah bersemayam biji-biji otoriterianisme di dalam sistem politik Uni Soviet yang dikembangkan Lenin? Siapa yang salah atau siapa yang paling bersalah: Lenin atau Stalin? Tak ada jawaban pasti. Di tubuh kelompok Marxis pun berlangsung berdebatan tentang hal ini.

Satu kelompok menyimpulkan yang bersalah adalah Stalin, Lenin tidak. Karena “perilaku menyeleweng” Stalin, Komunisme berubah menjadi sistem politik otoriter. Oleh kelompok ini Stalin dianggap sebagai seorang diktator perumus ideologi Marxisme-Leninisme yang “sakit jiwa”, “gila kekuasaan”, dan “akan memanfaatkan segala kesempatan untuk menjadikan diri seorang Tsar Merah, yang mirip dengan Ivan the Terrible”. “Leninisme adalah baik” dan “Stalinisme bukan merupakan perkembangan sah dan “logis” dari Marxisme”. Stalinisme menyalahi pokok-pokok pemikiran Lenin. Mereka yang tergabung dalam kelompok pembela Lenin ini antara lain Leon Tortsky, Roy Medvedev, dan pemikir grup Praxis Yugoslavia seperti G. Petrovic, M. Markovic, S. Srojanovic, serta Pedrag Vranicki.

Jika Lenin tak memberi andil dalam otoriterianisme Uni Soviet, kenapa kebijakan-kebijakan Lenin sesudah Revolusi Oktober cenderung merampas hak politik bahkan hak hidup rakyat? Mereka menjawab: kebijakan tersebut hanya ekses komunisme perang belaka. Sebab, kemenangan gerakan komunisme pada Revolusi Oktober masih terancam oleh gempuran kapitalisme dari dalam dan luar negeri.

Kelompok kedua yang diwakili Karl Korsch berpendirian lain. Tak hanya Stalin, Lenin juga tidak luput dari kesalahan. Sitem politik Uni Soviet yang dirumuskembangkan Lenin merupakan akar sejarah otoriterianisme komunisme abad ke-20. Stalin pada dasarnya memang otoriter dan rakus kekuasaan. Namun tanpa infrastruktur politik Uni Soviet yang sebelumnya telah dirancang Lenin, Stalin tetap tak akan mampu berbuat seotoriter itu.

Diktator proletariat, partai revolusioner, sentralisme demokratik, dan politbiro komite sentral partai yang diformulasi Lenin menyediakan peluang bagi Stalin bertindak otoriter. Ini juga menjelaskan mengapa di era kepemimpinan Lenin situasi politik Rusia sangat tidak demokratis.

Frans Magnis Suseno, dalam buku ini menginferensikan: sistem politik Uni Soviet mengarahkan pemimpinnya agar mengutamakan pragmatisme kekuasaan dalam gerakan politik proletariat. Pragmatisme kekuasaan lahir dari pandangan Lenin tentang ketidakniscayaan sosialisme dan penentangannya terhadap determinisme ekonomi.

Karena sosialisme tak akan datang tanpa ada gerakan aktif dari proletariat, maka sudah seharusnya kaum proletariat “merebut kekuasaan” dari tangan borjuasi dengan jalan revolusi. Untuk mempertahankan dan menuntaskan revolusi sosialis, prolatar tidak bisa tidak mesti mempertahankan kekusaannya dengan mendirikan diktator proletariat.

Dalam proses merebut dan mempertahankan kekuasaan ini, pragmatisme kekusaan berkelindan. Orang semisal Stalin tentu tidak membuang celah ini. Ia memanfaatkan kerenggangan demokrasi tersebut demi memuaskan ambisi politik pribadinya.

Pragmatisme kekuasaan itu kian diperkental dengan karakter saintifik, ilmiah, dan objektif Marxisme. Marx sendiri menegaskan: materialisme historis tak ternodai oleh subjektivitas dan moralitas. Setia terhadap Marx, Lenin menolak sosialisme etis. Jadi apapun yang dilakukan oleh Lenin dan Stalin sebagai pemimpin gerakan komunisme, apapun titah partai komunis, apapun keputusan politbiro komite sentral partai, sepenuhnya semata objektivitas sejarah. Tak ada ambisi politik dan pretensi pribadi-golongan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

Bahwa Lenin membunuh 20 juta manusia dan Stalin mencabut nyawa 15 juta manusia tidak lain kecuali kehendak objektif sejarah. Maka menghapus kebebasan pers, mendirikan kemp konsentrasi a la Gulag, dan melarang Islam dan Buddha adalah rasional belaka—sejalan dengan harapan kemanusiaan. Dan baik Lenin maupun Stalin samasekali tak memiliki kepentingan politik pribadi dengan semua itu.

Di Liga Pemuda Komunis pada 2 Oktober 1920 Lenin pernah berpidato: “Kami tidak percaya akan adanya moralitas abadi, dan kami menelanjangi penipuan yang disebarkan tentang moralitas melalui segala macam dongeng... kami mengatakan bahwa moralitas kami sama sekali diabdikan pada perjuangan kelas proletariat... bermoral itu berarti: segala apa yang mendukung penghancuran masyarakat lama para penghisap dan (memajukan) persatuan kaum buruh”. Dengan demikian, secara tak langsung Lenin mau mencuci tangan atas segala kebijakan Uni Soviet yang menyimpang dari kemanusiaan; berkedok objektivitas sejarah, Lenin menutup mata sekaligus melepas tanggung jawab atas seratus juta nyawa yang dikorbankan demi mewujudkan sosialisme.

Determinisme ekonomi, objektivisme materialisme historis, penolakan terhadap sosialisme etis, perampasan kebebasan berpikir-bertindak, kevandalan diktator proleteriat ialah tema-tema umum yang dikecam oleh Tortsky, Lukacs, Korsch, Gramsci, dan Tan Malaka—lima pemikir Marxis paska Lenin yang dipaparkan dalam buku ini. Kelimanya, meskipun diketahui umum sebagai pembantah-pembatah bahkan musuh-musuh politik Lenin dan partai komunis, namun sebetulnya mereka menyimpan butir-butir kekaguman terhadap pemikiran dan gerakan politik Lenin. Dan inilah benang merah yang menyatukan mereka: belum kuasa melepaskan diri dari “bayang-bayang Lenin” secara filosofis.

Tortsky misalnya. Kendati ia terang-terangan keluar dari Internasionale III dan mendirikan Internasionale IV, mengkritik kediktatoran proletariat, dan mencanangkan apa yang disebutnya sebagai revolusi permanen, tetapi Tortsky sungguh belum mampu keluar dari mainstream Leninian. Gagasan revolusi permanennya menunjukkan kesepakatannya dengan teori imperialisme Lenin.

Lebih-lebih Tan Malaka. Pejuang pergerakan nasional berdarah Minangkabau ini, setelah konfrontasinya dengan Lenin soal Pan-Islamisme dan setelah kegagalan pemberontakan PKI 1926 memang lantas keluar dari keanggotaan PKI. Ia pun mendirikan dua partai baru—PARI dan MURBA—yang hampir seluruh sendi-sendinya bertolak belakang dengan andaian-andaian revolusioner Lenin. Tapi Madilog—novum organum Tan Malaka—berisi elaborasi epistemologi Leninian yang dikondisikan dengan objektivitas mode produksi Indonesia. Di dalamnya Tan Malaka menyanjung pointer-pointer materialisme dialektik. Teori imperialisme Lenin dijadikannya sandaran bagi analisis kolonialisasi Indonesia oleh negara-negara utara.

Bagi yang keranjingan dengan semua hal tentang Marxisme, buku ini tentu tak mampu memuaskan dahaga intelektual mereka. Banyak pemikir-pemikir Marxian lainnya yang mengagumi Lenin namun juga menolak praktek-prakter kediktotarannya tidak dibahas dalam buku ini. Dan kekurangan ini diakui oleh Frans Magnis Suseno.

Tetapi, setidak-tidaknya buku ini dapat memupuskan ketaklidbutaan mereka terhadap Marxisme, Marxisme-Leninisme, Komunisme, dan Sosialisme dan segala sesuatu berbau kiri. Sebagai idealisme huministik, Marxisme memang mampu memberi pengharapan surga dunia bagi kelompok subordinat. Namun sebagai praktek politik, Marxisme dan terutama Marxisme-Leninisme Internasionale III meupakan biang keladi bagi permunculan neraka dunia yang merenggut ratusan juta nyawa manusia tak berdosa.

Demikianlah, buku ini menyisakan uneg-uneg bagi kita: tepatkah keputusan etis kita menganut Marxisme tanpa pertimbangan rasionalitas kemanusiaan sebelumnya? Dan mungkinkah Marxisme berwajah manusiawi terwujud? Untuk tidak mengulangi kesalah demokratik fatal Marxisme-Leninisme, maka Anda bebas menjawab pertanyaannya ini sebebas-bebasnya.

Dan Marah pada Jawa Bertahta

Pramoedya Ananta Toer (PAT) hanya bisa terbakar amarah sendirian di usia senjanya. Setelah berjuang puluhan tahun, ia merasa terasing di negerinya sendiri, negeri yang amat dicintai dan dibanggakannya: Indonesia.

Ia menyadari, perjuangan literernya puluhan tahun menasihati bangsanya agar tidak terus dan terus terperosok dalam jurang kehancuran kebudayaan tidak dihargai oleh bangsanya. Naskah-naskahnya dirampas angkatan darat, lalu dibakar. Perpusatakaannya yang memuat ribuan manuskrip dan dokumentasi historis langka, juga dibakar. Melalui mulut Kejaksaan Agung, Soeharto melarang diterbitkannya karya-karya PAT.

Sastrawan kelahiran Blora ini selama 10 tahun disekap di kemp konsentrasi Buru tanpa proses pengadilan apapun. Bahkan PAT tak tahu apa sebetulnya kesalahaannya. 34 tahun lamanya sejak peristiwa kudeta 1965 ia menjadi tahanan politik. Di kemp konsentrasi Buru, PAT sempat mau dibunuh. Tapi eksekusi tak jadi dilaksanakan karena ada tekanan politik terhadap Seoharto dari masyarakat internasional.

Yang menghargai PAT justru Amerika, negara yang ironisnya amat dibenci oleh PAT terutama karena peristiwa kudeta 1965 dan penaklukan Timor-Timur. Ironisnya lagi, penggagas buku “Saya Terbakar Amarah Sendirian” ini adalah wartawan berkebangsaan Amerika, Andre Vltchek.

Sejak Desember 2003 hingga Maret 2004, Andre Vltchek menyusun buku ini bersama Rossie Indira, seorang arsitek dan analis bisnis yang aktif menulis di The Jakarta Post, Gatra, dan Geograficky Magazin Kokteijl. Andre awalnya khawatir kalau-kalau
PAT menolak diwawancarai dalam rangka penyusunan buku ini.

Tetapi kemujuran memihak Andre: “Boleh saja,” kata PAT menyutujui usul Andre. Meski demikian, PAT tak bisa menyapu seluruh kecurigaannya terhadap wartawan Amerika tersebut. PAT benar-benar memendam kebencian dan amarah yang besar terhadap Amerika. Tapi kecurigaan tersebut tidak sedikitpun mengurangi kebernasan buku ini. Sebaliknya, kecurigaan itu malah mampu menggambarkan sikap tegas PAT terhadap Amerika.

Jasa Penjajah

Namun, PAT tak mau menimpakan seluruh kesalahan atas kehancuran Indonesia pada Amerika semata. Tidak pula pada Belanda semata atau Jepang belaka.

Amerika memang berkonstribusi besar dalam peristiwa kudeta 1965, sebuah peristiwa politik yang menelan 8 ratus hingga 3 juta rakyat Indonesia, peristiwa yang mengubah haluan ekonomi-politik Indonesia menjadi pendukung kapitalisme, peristiwa yang memotong proses nation dan character building yang tengah digalakkan Soekarno. Tanpa komando Presiden Eishenhower dan CIA, Soeharto dan gengnya tak mungkin mampu menyingkirkan Soekarno dan PKI.

Terhadap penjajahan Belanda dan Jepang pun, PAT tak mau melihatnya hanya dari lensa hitam-putih. Benar bahwa kedua negara imperial tersebut telah mengeksploitasi kekayaan alam dan keringat-darah rakyat Indonesia. Tetapi jasa-jasa Belanda dan Jepang terhadap kemajuan bangsa Indonesia tidak bisa seenaknya dilupakan.

Belanda-lah yang menyatukan bangsa-bangsa di Indonesia. Tanpa jasa Belanda “tidak akan ada yang namanya Indonesia. Suku-suku lokal masih akan terus berperang sendiri, sampai sekarang”. Indonesia mengenal administrasi, pemerintahan, pers, hukum, dan pendidikan dari Belanda. Bahkan tanpa andil Belanda, sukar membayangkan nasionalisme Indonesia.

Dan tanpa politik bahasa yang dilancarkan Jepang, Bahasa Indonesia tidak akan seberkembang sekarang. Untuk menancapkan kuku-kuku ideologisnya, Jepang mendirikan Komisi Istilah di Indonesia, suatu badan kebudayaan yang tugas pokoknya membahasa-indonesiakan istilah-istilah asing.

Gejala Jawanisme

Dalam penglihatan PAT, sejatinya bukan Belanda atau Jepang atau Amerika yang menjadi biang-keladi penjajahan nusantara selama berabad-abad. Biang-keladinya adalah Jawanisme. “Jawanisme”, papar PAT “adalah taat dan setia kepada atasan, yang pada akhirnya menjurus pada fasisme. Kita namakan fasisme Jawa saja ya, dan sistem ini tumbuh dan berkembang dengan sangat subur pada masa Soeharto”.

Belanda dapat dengan enteng masuk ke dan menjajah Pulau Jawa karena Jawanisme. Raja-raja Jawa berkolusi dengan Belanda. Melalui tangan raja-raja Jawa, Belanda menjajah nusantara.

Setelah menerima suap dari Belanda, raja-raja tersebut memerintahkan pada rakyatnya untuk bekerja memproduksi rempah-rempah demi keperluan ekonomi Belanda. Dan rakyat menuruti saja segala yang diperintahkan rajanya, tanpa pembangkangan, tanpa perlawanan, tanpa reserve-revolt, kendati mereka mengetahui bahwa rajanya korup dan amoral. PAT memberi contoh praktik Jawanisme lainnya:

“Ketika di abad ke-16 awak kapal dari Belanda datang untuk menjarah kekayaan bangsa, para kepala desa diberi emas dan perak sebagai sogokan atau kompensasi sehingga mereka tidak protes atau melawan. Dan rakyat desa juga tidak berani melawan karena menghormati atasannya. Jawanisme! Dengan demikian seluruh bangsa dijarah, dan pihak-pihak yang diuntungkan adalah penjajah asing dan kaum elit.”

Tidak saja di masa penjajahan Belanda, di era kependudukan Jepang Jawanisme sangat dapat dipersalahkan sebagai biang-keladi kehancuran dan penindasan. Adalah Jawanisme yang menyebabkan terjadinya pembiaran atas hilang dan matinya para romusha ketika itu.

“Tentara Jepang memberi perintah kepada kepala desa, tapi mereka tidak pernah benar-benar mengambil otoritas. Kemudian para kepala desa itu mengirimkan ratusan orang desa untuk kerja paksa (romusha), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak yang mati sewaktu kerja paksa ataupun yang tidak pulang lagi ke kampungnya. Tetapi orang masih saja nurut sama kepala desanya, walaupun kepala desa itu menerima sogokan dari tentara Jepang,”

Berkuasanya Orde Baru selama lebih dari 32 tahun juga disebabkan Jawanisme. Awalnya, intelektual, seniman, dan agamawan pada takut menggugat atasannya. Mereka tidak berani mempersoalkan korupsi Soeharto dan keluarganya. Mereka terlalu pengecut untuk mengorganisir pembangkangan politik melawan Soeharto. Hanya PAT dan beberapa gelintir orang saja yang sejak awal tercacaknya Orde Baru konsisten dan kontinyu mengadakan perlawanan politik terhadap Soeharto.

Karena Jawanisme, terjadi kolonialisasi Jawa atas provinsi lainnya, atas Aceh, atas Papua, atas Maluku, atas Ambon, atas Timor-Timur, atas hampir seluruh provinsi di nusantara. Pada lain matra, Jawanisme menyuburkan penghisapan elit politik atas rakyatnya sendiri.

Bahkan setelah Soeharto lengser keprabon, Jawanisme bukan segera lenyap, melainkan semakin parah. Reformasi, dalam pandangan PAT tidak bisa menghapus Jawanisme ini.

Lantaran Jawanisme, budaya korupsi saat ini merambah ke mana-mana. Dalam Jawanisme, golongan masyarakat terbagi dua: a) golongan yang tidak pernah bekerja, tidak pernah berproduksi, dan tidak pernah berkreasi tetapi berharap mendapat uang, kekuasaan, dan prestige sosial. Sudah pasti, uang hanya mereka dapatkan melalui korupsi dan pemanfaatan kedudukan. Golongan ini cenderung opurtunis, menjilat, dan hipokrit; b) golongan yang selalu hanya bekerja dan bekerja, tapi sedikit bahkan tidak mendapat upah sepeser jua dari pekerjaannya. Mereka sangat takut dan tunduk pada atasannya. Tak berani mereka mengungkit-ungkit kesalahan atasannya. Harapan terbesar golongan ini adalah bisa seperti atasannya yang tidak bekerja tapi kaya, terpandang, dan dihormati. Pada golongan atas yang lazim disebut priyayi atau elit ini, korupsi membudaya dan menjadi perilaku keseharian. Dalam Gadis Pantai, PAT dengan panjang lebar membabarkan kebusukan Jawanisme tersebut.

Selain korupsi, Jawanisme juga dituduh PAT sebagai biang-keladi dari budaya konsumtivisme dan deintelektualisme bangsa ini. Jawanisme hanya mendorong orang untuk mengkonsumsi tanpa berproduksi, mendapat uang tanpa bekerja, dan berjaya tanpa berkreasi. Pendidikan formal dan pendidikan di keluarga kita tidak mengajarkan budaya produksi sejak anak kecil. Dan karenanya, kreativitas anak bangsa pun mati. Budaya dokumentasi dan mengarang, yang digolongkan sebagai kerja kreatif mengalami kemerosotan.

Akibatnya jumlah karyatulis sangat sedikit dan Bahasa Indonesia masih juga miskin. Akibat lainnya, budaya membaca tidak pernah sungguh-sungguh membahana di Indonesia. Anak-anak Indonsia lebih suka menonton televisi daripada membaca, daripada menambah pengetahuan. “Mereka tidak lagi punya budaya membaca, mereka lebih senang menonton televisi... Mereka hanya menonton televisi, dan tidak punya keinginan untuk menambah ilmu,” keluh PAT.

Konsumtivisme yang dipicu dan dipacu oleh Jawanisme juga menyurutkan nasionalisme rakyat. Menurut PAT, mayoritas rakyat Indonesia lebih bangga mengkonsumsi segala yang berbau asing. Demikian pula, para intelektual Indonesia lebih suka dan lebih bangga memakai istilah-istilah asing ketimbang bersetia terhadap Bahasa Indonesia. Dengan sinis, PAT menyindir mereka: “Intelektual macam apa itu!”

Tetapi yang terburuk, sudah sejak abad ke-16 Jawanisme mengerdikal mental rakyat Indonesia. Mereka menjadi demikian penakut dan pengecut. Kepribadian, identitas, dan individualitas raib dari diri mereka. Keberanian mereka baru muncul saat tergabung dalam kelompok-kelompoknya. Ini yang menjadi biang-kerok tradisi tawuran, vandalisme, dan barbarisme yang mentradisi di Indonesia. Selain itu, Jawanisme menjadikan bangsa ini bermental inferior, pengemis, pesuruh, tukang, budak, kuli. Maka bisa dimaklumi jika saat ini Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pengeskpor tenaga kerja terbesar di dunia.

Kebusukan-kebusukan Jawanisme tersebut menurut PAT menghancur-totalkan kebudayaan kita. Kebudayaan kita menjadi sangat miskin karenanya. Bahkan PAT sampai-sampai bertutur seperti ini’: “...Kebudayaan Indonesia sangatlah miskin. Mana yang disebut budaya Indonesia? Budaya Indonesia yang sebenarnya belum lahir...”

Dalam buku ini PAT melihat bahwa Soekarno memiliki wawasan yang cukup dalam tentang Jawanisme. Oleh karena itu, Seokarno melancarkan proyek kebudayaan nation dan character building yang dipandang amat idealis oleh PAT. Tetapi, kudeta 1965 yang disetir Soeharto mengagalkan proyek kebudayaan tersebut. Dan hasilnya, sampai sekarang Jawanisme bertambah subur, subur, dan subur.

Revolusi Total

Gara-gara suburnya Jawanisme ini, Indonesia kini mengalami kehancuran total, lebih-lebih secara kebudayaan. Untuk mengobati kehancuran tersebut, hanya satu jalannya: revolusi total.

PAT tidak lagi percaya bahwa reformasi atau pemilu mampu mengobati kehancuran total Indonesia. Reformasi cuma me-reform Orde Baru dan membentuk versi baru Orde Baru. “Sekarang sudah rusak sekali, reformasi apapun tidak akan berpengaruh,” tegas PAT.

Proses pemilu juga tidak akan menghasilkan perubahan berarti. Para calon presiden yang mengikuti kontestasi pemilu tidak mempunyai wawasan ke-Indonesiaan. “Apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Kayak badut saja”. PAT bahkan tidak mementingkan lagi siapa yang akan berkuasa, siapa yang terpilih sebagai presiden. “...tidak penting siapa yang jadi penguasa, kondisi Indonesia yang sudah sangat memprihatinkan ini tidak akan berubah”.

Lagi-lagi satu-satunya obat hanya revolusi total. Dan PAT membebankan tugas tersebut pada angkatan muda. Sebab, “sejak tahun 1915 sejarah Indonesia dibuat oleh angkatan muda”. Untuk kesekian kali PAT menegaskan: “Saya rasa, Indonesia sudah tidak bisa tertolong lagi, kecuali dengan perubahan yang radikal. Dan ini harus dipimpin oleh angkatan muda. Jangan banyak bicara, harus langsung bertindak! Obatnya hanya revolusi, tidak ada yang lain.”

Namun PAT melihat kekurangan yang diderita angkatan muda Indonesia. Di matanya, mereka belum juga melahirkan para pemimpinnya sendiri. Lain dari itu, PAT merasa angkatan muda tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan revolusi yang sungguh-sungguh; revolusi yang tak sekedar menaik-turunkan penguasa dan mengganti sistem politik dan ekonomi, revolusi yang tak melulu me-reform, tetapi revolusi yang berambisi membumihanguskan Jawanisme dan melahirkan kebudayaan Indonesia yang baru.

Dan begitulah, karena tumpukan masalah yang dihadapi Indonesia tersebut, karena kehancuran total kebudayaan yang tengah dialami Indonesia, karena angkatan mudanya belum secara sungguh-sungguh bangun menggerakan dan memimpin revolusi total, dan karena Indonesia belum mau menghargai pikiran-pikirannya, Pramoddya Ananta Toer, sastrawan agung yang merindukan kejayaan Indonesia, menjadi “terbakar amarah sendirian”, sendirian, sendirian. Tetapi dengan diterbitkannya buku ini, semoga angkatan muda Indonesia dapat menangkap fibrasi kemarahan PAT itu, lalu mematerialkannya dalam gerakan revolusi total yang sungguh-sungguh.


Judul : Saya Terbakar Amarah Sendirian;
Pramoedya Ananta Toer dalam Perbincangan dengan
Andre Vltchek & Rossie Indira
Penyusun: Andre Vltchek dan Rossie Indira
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Cet. Ke : I, 2006
Hal. : xxix + 131

Hikayat Haji Komunis

Judul : H.M. Misbach: Kisah Haji Merah
Penulis : Nor Hiqmah
Penerbit: Komunitas Bambu
Cet. : I, September 2008
Hlm. : xxxviii + 122 hlm

Orde Baru, dengan jurus rekayasa sejarahnya, mem-perang-kan Islam dan Komunisme. Akibatnya, komunis dicitrakan kafir dan wajib digenosida. Akibat lainnya: banyak tokoh pergerakan komunis Indonesia yang namanya tak masuk sejarah resmi, salah satunya Haji Misbach.

Berkebalikan dengan strategi politik Orde Baru yang mengkonfrontir Islam dan Komunisme, Haji Misbach menyerukan bahwa Islam dan komunisme merupakan sejoli yang memiliki kesaman prinsipil: melawan setan kapitalisme. Seruan itu, dengan bentuk linguis berbeda-beda, juga dintrodusir oleh Tjokroaminoto, Soekarno, Tan Malaka, dan Hatta.

Haji Misbach awalnya penganut Muhammadiyah Surakarta yang berpendidikan pesantren. Memasuki usia matangnya, ia merasakan adanya diskriminasi sosial-ekonomi di Hindia-Belanda.

Politik stratifikasi sosial pemerintahan kolonial menurunkan derajat bumiputera hingga kasta paling rendah: budak. Rajanya ialah Belanda Totok. Suasana egaliterianisme sungguh tak terasa saat itu.

Kesenjangan ekonomi amat lebar. Kekayaan terkonsentrasi pada orang-orang Eropa. Bumiputera sendiri menempati urutan buncit secara ekonomi. Di lain sisi, masuknya modal asing ke Hindia-Belanda dalam skala besar sejak 1870-an semakin mamaksimalkan penghisapan ekonomistik bumiputera.

Sistem pengkastaan pun hadir di dunia pendidikan. Pendidikan formal, yang dikhutbahkan pemerintah kolonial sebagai balas budi terhadap bumiputera, malah melanggengkan diskriminasi sosial-ekonomi.

Di tengah situasi itu Haji Misbach memutuskan masuk Sarekat Islam (SI) dan Inlandsche Journalisten Bond (IJB). Di kedua organisasi tersebut, ia bertukar pikiran dengan Semaoen dan Marco Kartodikromo yang terkenal tulen paham komunisnya. Haji Misbach kemudian melanjutkan perjuangannya memakai baju SI.

Pada 1917 meledak revolusi Rusia. Revolusi tersebut merayu Haji Misbach untuk lebih setia pada garis perjuangan komunisme. Namun, kesetiaan itu tidak segera mengubur keimanan islaminya. Sebaliknya, ia memandang bahwa kesetiaan pada komunisme adalah pengamalan ajaran Islam yang sejati.

Menurutnya, tiap bumiputera yang mengaku muslim harus menganut komunisme. Muslim yang menolak komunisme berarti ia munafik, berati ia kapitalis. Dalam pemahaman Haji Misbach, kapitalisme adalah fitnah zaman modal; adalah setan yang harus segara dilumat. “...orang jang mengakoe dirinja Islam tetapi tida setoedjoe adanja kommoenisme, saja berani mengatakan bahoewa ia boekan Islam jang sedjati atau beloem mengerti betoel tentang doedoeknja agama Islam,” tulis Haji Misbach dalam sebuah artikel di surat kabar Medan Moeslimin berjudul “Islam dan Kommonenisme”.

Kontra Tjokro

Setelah masuk dan tersebarnya gagasan komunisme di SI Semarang sejak 1916, terjadilah penajaman faksionalisasi di tubuh SI. SI mulai terbelah secara ideologis menjadi dua blok, blok Tjokroaminoto yang secara ideologis Islam dan blok Semaoen yang secara ideologis komunis. Faksionalisasi ideologis tersebut memuncak pada kongres SI tahun 1919. Di dalamnya Tjokroaminoto dan Semaoen berdebat sengit.

Musuh kaum pergerakan, tandas Tjokroaminoto dalam kongres tersebut, adalah “kapitalisme yang berdosa” atau “kapitalisme yang jahat”. Tjokroaminoto membagi kapitalisme jadi dua: “kapitalisme yang jahat” dan “kapitalisme yang baik”. Yang pertama adalah sarekat pengusaha Eropa dan pengusaha non-Islam, sedang yang kedua ialah sarekat pengusaha bumiputera. Kaum pergerakan, dalam pandangan Tjokroaminoto, dilarang memerangi pengusaha bumiputera.

Semaoen menolak posisi teoritis-ideologis Tjokroaminoto itu. Semaoen menegaskan, kaum pergerakan harus memerangi kapitalisme, entah yang baik apalagi yang jahat. Soalnya, menghasilkan laba semaksimal mungkin adalah prinsip kapitalisme yang paling telanjang. Prinsip tersebut berujung pada penindasan dan penghisapan umat manusia. Atas alasan ini, Haji Misbach membela pemikiran Semaoen.

Nor Hiqmah dalam buku ini mengamati bahwa pembagian tipe kapitalisme oleh Tjokroaminoto bermuatan ideologis. Tjokroaminoto sebenarnya ingin melindungi elit pedagang muslim bumiputera yang tergabung dalam SI. Haji Misbach menembak sisi ideologis Tjokroaminoto tersebut.

Dalam kacamata Haji Misbach, muslim yang melindungi kapitalisme karena ketakutan dan demi memperkaya diri adalah seorang munafik; Islamnya bukan Islam sejati, tapi sebatas Islam Lamisan. Maka jelas, Haji Misbach menggolongkan Tjokroaminoto sebagai munafik.
Meninggalkan Muhammadiyah
Haji Misbach memang berasal dari keluarga Muhammadiyah. Ia dididik dan dibesarkan secara Muhammadiyah. Tapi, hal itu tidak serta merta membuatnya bersikap fanatik dan dogmatik terhadap Muhammadiyah.

Haji Misbach justru akhirnya memutuskan keluar dari Muhammadiyah dan menjadi anggota PKI. Karena, di PKI-lah ia mendapat semangat Islam; semangat untuk bergerak dan tidak diam atau a-politis saat rakyat sedang terjajah oleh kolonialisme Hindia-Belanda.

Semangat ini tidak ia dapatkan di Muhammadiyah. Muhammadiyah, yang ketika itu digawangi Agus Salim dan Fachrodin, kukuh untuk tidak mencebur ke politik praktis memperjuangkan penuntasan penjajahan.

Sikap a-politis Muhammadiyah, menurut Haji Misbach, bukanlah ekpresi Islam Sejati. Islam Sejati tak boleh melupakan dimensi politik; sebaliknya, ia harus berkubang dalam medan politik. Singkatnya, Islam mesti berpolitik!

Islam = Komunisme

Haji Misbach melihat Islam dan Komunis bukanlah dua kubu yang seharusnya diperlawankan. Keduanya memiliki banyak persamaan dan sedikit perbedaan: sementara Komunis lebih berorientasi “surga dunia” yang material, Islam mengajarkan umatnya untuk tak sekadar mengejar “surga dunia” namun juga “surga akhirat” yang kekal dan transenden.

Menurut Haji Misbach, maksud Islam adalah maksud komunis; begitu pula sebaliknya. Keduanya saling melengkapi dan mengarahkan. Pemahaman Islam Sejati akan membawa seorang muslim pada pergerakan komunisme. Pengertian komunisme yang jernih bakal membawa seorang komunis pada ketinggian Islam.

Kapitalisme, Islam dan Komunisme

Persamaan mutlak dan utama antara komunis dan Islam adalah permusuhan keduanya terhadap kapitalisme. Kapitalisme berpijak pada riba dan maksimalisasi keuntungan pribadi.

Dalam rangka efisiensi dan peningkatan keuntungan, kapitalis menggunakan teknologi. Teknologi, naasnya menyingkirkan peran buruh. Maka, banyaklah buruh yang dipecat yang berdampak pada surplus pengangguran. Surplus pengangguran memudahkan kapitalis mengontrol, mengendalikan, dan menyeleksi calon baruh.

Nilai jual buruh pun semakin murah. Biaya hidup kian tak terjangkau, sampai-sampai makan sehari-hari saja sukar. Konsekuensinya: pencurian, penjarahan, dan tindak kriminal lainnya merebak.

Menambah jam kerja buruh adalah cara lain kapitalis memaksimalkan keuntungan. Bertambahnya jam kerja bakal melipatgandakan keletihan, mengurangi waktu senggama dengan keluarga, dan tragisnya memangkas waktu seorang buruh muslim beribadah. Karena tuntutan pekerajaan, ia bahkan lalai menunaikan ibadah wajibnya dan lupa mengamalkan ajaran Islam.

Jadi, akar dekadensi relijiusitas ialah kapitalisme. Maka dari itu, Islam wajib menghapus sistem kapitalisme. Ini sejalan dengan arah gerak komunisme. Kapitalisme merupakan musuh bersama Islam dan komunisme.

Pada perjalanannya, maksimalisasi keuntungan pribadi akan menimbulkan situasi chaos dan anarkis dalam diri kapitalisme itu sendiri. Seorang kapitalis baku hantam-saling tikam dengan kapitalis lainnya untuk meraih keuntungan. Keadaan tersebut akan menyebabkan “crisis”. Haji Misbach kemudian menyebut crisis tersebut dengan “da’i”.

“Crisis” kapitalisme berakibat pada pemecatan buruh, pengangguran massal, dan kemiskinan absolut. Seluruhnya bermuara pada demoralisasi. Artinya, kapitalismelah yang menyebabkan kefakiran, kekafiran, dan kemunafikan. Oleh sebab itu, sekali lagi, tugas Islam sebagaimana juga merupakan tugas komunisme, adalah meruntuhkan sistem kapitalisme.

Di titik inilah Haji Misbach dengan lugas dan gemilang berhasil mempertemukan Islam dan Komunisme. Tepatnya bukan mempertemukan, tapi mengingatkan kembali kaum pergerakan bahwa Islam dan Komunisme pada dasarnya tidak kontradiktif. Islam dan Komunisme merupakan spirit penggerak membebaskan rakyat dari penjajahan.

Namun, pikiran brilian Haji Misbach ini tergusur oleh arus historiografi mainstream bentukan Orde Baru. Bahkan, peran penting Haji Misbach dalam pergerakan nasional disingkirkan dari wacana dominan. Syukurlah ada orang-orang seperti Nor Hiqmah, penulis cum aktivis yang mau mengangkat dan meninggikan dia yang terhapus dari penulisan sejarah resmi: Haji Misbach, si haji komunis.